URF'

                                                                               BAB I

                                                                     PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

        ‘Urf merupakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, yang mempunyai arti saling pengertian satu sama lainnya ,walaupun ‘urf adalah tradisi atau adat dalam suatu lingkungan di masyarakat ‘urf juga menjadi suatu sumber hukum yang di ambil oleh Mazhab Hanafy dan Mazhab Maliky yang berada di luar lingkup Nash, ‘urf di jadikan sebagai sumber hukum sesuai dengan intisari dari sabda Rasulallah SAW yang artinya “Apabila di pandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun, di golongkan sebagai perkara yang baik”

Hadist di atas ditinjau baik dari segi ibarat atau tujuannya,menunjukan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan di pandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut, di pandang baik pula oleh Allah SWT. Imam Hanafy dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘Urf yang sahih bukan yang Fasid, sama dengan yang di tetapkan berdasarkan dalil Syar’i jadi ‘Urf bisa jadi sederajat dengan nash sekiranya tidak ada hukum dalam nash dari Al-Quran dan As-sunnah.

  

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian  ‘Urf

        Secara etimologi Kata ‘Urf berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi seperti yang dikemukkan oleh Abdul-Karim Zaidan,istilahn ‘urf  berarti:

ما ألفه المجتمع واعتا ده وسار عليه فى حياته من قول أو فعل

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan”

Istilah ‘Urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah(adat istiadat). Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan ‘urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil  untuk menetapkan hukum syara’. Adat didefenisikan dengan:

الأمر المتكر رمن غير علاقة عقلية

“sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tampa adanya hubungan rasional”

Definisi ini menujukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukun akal, tidak dinamakan adat. Defenisi ini juga menujukkan bahwa adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut permasalahan pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu atau permasalahan yang menyangkut banyak orang yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk. Adapun ‘urf menurut ulama ushul fiqih adalah:

عادة جمهور قوم في قول أوفعل

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”

Berdasarkan definisi ini, Mushthafa Ahmad al-Zarqa’ (guru besar Fiqih Islam  Unifersitas’ ‘Amman , Jordania) mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf menurutnya harus berlaku kepada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan adat tapi muncul dari sesuatu pemikiran dan pengalaman.

  

B. Menjelaskan Dasar Hukum

        Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinspnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.

‘Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan , antara lain :

Surat al-a’raf ayat 199:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A’raf 199)

Kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqih dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyrakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (al-mudarabah). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

C. Macam-macam ‘Urf

Para ulama ushul fiqih membagi ‘urf  kepada tiga macam yaitu:

1. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi kepada, al-‘urf al-lafzi ( kebiasaan yang menyangkut ungkapan),dan al-‘urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

a. al-‘urf al-lafzi ( الفصظيالعرف) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b.  al-‘urf al-amali ( العمليالعرف) adalah  kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdaan. Yang dimaksut “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu muinggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

        Adapun yang berkaitan dengan mu’amalah perdata adalah kebiasaan masyarat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari dan peralatan rumah tangga lainya.

2.    Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi dua yaitu al-‘urf al-‘am (kebiasaan yan bersifat umum) dan al-‘urf al-khash ( kebiasaan yang bersifat khusus).

a.  al-‘urf al-‘am ( العامالعرف) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serap, termasuk dalam jual harga, tampa akad sendiri dan biaya tambahan.

b.   al-‘urf al-khash ( الخاصالعرف ) adalah kebiasaan ang berlaku didaerah dan di masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedangang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat dikembalikan barang tersebut, atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu

`3. Dari segi keabshannyadari pandangan syara’, ‘urf  terbagi dua yaitu al-‘urf al-shahih (kebisaan yang dianggap sah) dan al-‘urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak)

a. al-‘urf al-shahih (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash ( ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya: dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberi hadia kepada pihak wanita dan hadia ini tidak di anggap sebagai mas kawin.

b.  al-‘urf al-fasid (العرف الفا سد) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Contohnya adalah dalam “penyuapan”. Untuk memenangkan perkaranya, seseorang mnyerahkan sejumlah uang kepada hakim, atau untuk kelancaran urusan yang dilakukan seeorang ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang menangani urusannya. Hal ini juga termasuk al-‘urf al-fasid.

D. Mendeskripsikan Kedudukan Atau Kehujjahannya

        Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa ‘urf yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah ‘urf yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini:

a.    Firman Allah dalam surat Al-A’raf (7):  199

  “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dalam ayat di atas Allah SWT  memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Ma’ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang  dan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

b.    Ucapan sahabat Rasulullah saw., Abdullah bin Mas’ud berkata:

فَمَا رَآهُ المُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَ مَا رَآه المُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْءٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.”

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam, merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Oleh karena itu, kebiasaan semacam itu patut untuk dijaga dan dipelihara.

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf antara lain sebagai berikut :

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ

“Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara.”

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَ ضَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلاَ فِى اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إِلَى العُرْفِ

“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya dan tidak juga terdapat batasan di segi bahasanya, maka dirujuk kepada ‘urf.”

Oleh ulama Hanafiyyah, ‘urf itu didahulukan atas qiyâs khafî (qiyâs yang tidak ditemukannya ‘illah secara jelas) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti ‘urf itu men-takhshîs nash yang umum. Ulama Malikiyyah juga demikian, menjadikan ‘urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.Ulama Syâfi`iyyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalamsyara` maupun dalam penggunaan bahasa. Berikut ini beberapa contoh penerapan ‘urf dalam hukum Islam:

Pendapat ulama hanafiyyah yang menyatakan bahwa sesorang yang bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan maka tidaklah dianggap sesorang itu melanggar sumpahnya. Karena berdasarkan kebiasaan ‘urf, kata daging (لَحْمٌ) tidak diartikan dengan kata ikan (سَمَكٌ).

Adapun contoh lainnya dalam penggunaan ‘urf yaitu tentang usia seseorang itu dikatakan baligh, tentang ukuran sedikit banyaknya najis yang dima’afkan, atau tentang ukuran timbangan yang belum dikenal pada masa Rasulullah saw. dan masih banyak contoh yang lainnya berkenaan masalah ‘urf.

E. Syarat-Syarat ‘Urf

Para ulama Ushul menyatakan bahwa sutau ‘urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Syara’ apabila memenuhi sayarat-syarat sebagai berikut:

1.        ‘Urf itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu ‘urf dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus.

2.        Urf itu memang telah memasyarakat sebelumnya.

3.        ‘Urf tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Seperti apabila dalam suatu transaksi dikatakan secara jelas bahwa si pembeli akan membayar uang kirim barang, sementara ‘urf yang berlaku adalah si penjuallah yang menanggung ongkos kirim, maka dalam kasus seperti ‘urf tidak berlaku.

4.        ‘Urf tidak bertentang dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash tersebut tidak bisa diterapkan. ‘Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’ karena kehujjahan ‘urf baru bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

  

F. Menguraikan Kaidah-Kaidah Fiqih Tentang ‘Urf

Ada beberapa kaidah Fikhiyyah yang menurut kami berhubungan dengan ‘urf. di antaranya adalah:

1.        Adat itu adalah hukum (محكمة )العادة

2.        Apa yang ditetapkan oleh syara’ secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa maka ia dikembalikan kepada ‘urf

( ما ورد به الشرع مطلقا و لا ضابط له فيه و لا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف).

Abdul Hamid Hakim mendasarkan dua kaidah atas ayat:

و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين (الأعراف 199)

“Suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang bodoh.”.

3. Tidak dingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة)

4. Yang baik itu jadi ‘urf seperti yang disyaratkan jadi syarat (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)

5. Yang ditetapkan melalui ‘urf seperti yang ditetapkan melalui nash (الثابت بالعرف كالثابت بالناص)

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti hukum yang dietapkan melalui Alquran dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui ‘urf itu sendiri.

G. Mengapresiasi Implikasi Perubahan’urf

Hukum-hukum yang berdasarkan ‘urf itu sendiri dapat berubah menurut perubahan ‘urf pada suatu masa atau perubahan lingkungan. Oleh para fuqaha’ mengatakan mengenai perbedaan-perbedaan yang timbul dalam masalah fiqh, merupakan perbedaan yang terjadi disebabkan perbedaan ‘urf, bukannya perbedaan hujjah atau dalil yang lainnya.

Sebagai contoh di dalam mazhab Syafi’i dikenal adanya qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi’i. Hal ini disebabkan perbedaan ‘urf di lingkungan tempat tinggal Imam Syafi’I sendiri.

Dalam konteks ini dikenal kaidah yang menyebutkan :

الحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأَحْوَالِ وَالأَشْخَاصِ وَالبِيْئَاتِ

“Suatu hukum brubah seiring dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan lingkungan.”

Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang kaku serta ketinggalan zaman adalah salah. Islam berjalan seiring dengan perkembangannya zaman. Namun perlu diperhatikan bahwa hukum-hukum yang dapat berubah di sini terjadi pada hukum yang berdasarkan dalil zhanni. Dalam hukum yang berdasarkan dalil qath’i yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka tidak boleh ada perubahan, seperti perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, pengharaman riba, dan sebagainya.

Hukum yang dapat berubah karena ‘urf ini dapat kita contohkan seperti pendapat Abu Hanifah bahwa kesaksian sesorang yang dhahirnya tidak fasik dapat dijadikan saksi, kecuali pada kasus hudud dan qisas. Akan tetapi, murid beliau Abu Yusuf menyatakan bahwa kesaksian baru dapat diterima setelah melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap sifat-sifat saksi tersebut. Pendapat Imam Abu Hanifah sejalan dengan masanya karena pada umumnya akhlak dan agama masyarakat masih dipegang teguh dan terpelihara. Demikian pula halnya dengan pendapat Abu Yusuf sesuai dengan kondisi pada masanya, di mana masyarakat pada umumnya mulai mengalami kemerosotan agama dan akhlak.

BAB III

PENUTUP

A.      Kesimpulan

Karakteristik hukum Islam adalah syumul (universal) dan waqiyah (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan (penetapan)nya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosiokultural), dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan dari manusia (masyarakat). Oleh karenanya, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan keniscayaan.

Sehingga dengan metode al-’urf ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode ushl fiqh salah satunya al-’urf, yang mana ’urf dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Quran dan as-Sunnah.

                                                       REFERENSI

Djazuli, P. D. (2000). Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

Prof. Dr. Satria Effendi, M. Z. (2005). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

 http://ippnuteni.blogspot.com/